Program Zero Tambang Samarinda 2026 Didukung DPRD, Solusi Atasi Banjir dan Jaga PAD
UpdateIKN.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda terus menggulirkan wacana besar melalui program Zero Tambang 2026, sebagai upaya untuk menanggulangi banjir dan mengembalikan keseimbangan lingkungan.
Program ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda, khususnya dari Sekretaris Komisi I, Ronald Stephen Lonteng, yang menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi risiko bencana hidrologis akibat aktivitas pertambangan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Program Zero Tambang ini sudah disosialisasikan sejak lama, dan seharusnya para pelaku usaha tambang mulai bersiap. Tidak bisa lagi menunda perubahan,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Ronald menegaskan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya kebijakan Zero Tambang di Samarinda. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi banjir yang sering melanda kota.
“Lahan bekas tambang mestinya dimanfaatkan sebagai area resapan air. Ini penting untuk mengatasi banjir yang masih jadi momok masyarakat Samarinda,” tegasnya.
Meski mendukung program tersebut, Ronald menyoroti tantangan implementasi, terutama terkait dengan izin operasional tambang yang masih berlaku hingga melewati target tahun 2026. Salah satu contoh adalah PT Bukit Baiduri Energi (BBE) yang memiliki izin hingga 2035.
“Kondisi ini harus ditangani lewat komunikasi intensif dan evaluasi regulasi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara program pemerintah dan legalitas izin tambang yang sudah berjalan,” kata Ronald.
Ia menyarankan agar Pemkot Samarinda membangun pendekatan persuasif dengan perusahaan tambang, serta menyusun kebijakan transisi yang adil dan terukur, demi menghindari konflik hukum atau penurunan investasi.
Menjawab kekhawatiran publik terkait dampak penghapusan tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ronald mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan skema alternatif. Fokus diarahkan pada sektor pajak dan jasa yang dinilai mampu mengisi kekosongan kontribusi dari sektor tambang.
“Pak Wali Kota sudah menyiapkan langkah-langkah penguatan PAD melalui sektor pajak dan jasa. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa optimalisasi lahan eks tambang untuk kepentingan produktif seperti pengembangan kawasan hijau, pariwisata, dan pertanian modern bisa menjadi solusi konkret menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapannya, sektor lain bisa berkembang dan tetap menjaga kestabilan pendapatan daerah. Program Zero Tambang harus diimbangi dengan penguatan ekonomi berkelanjutan,” tutup Ronald. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)
