Program Gratispol Dapat Dukungan DPRD Samarinda, Prioritaskan Akses Kesehatan Gratis
UpdateIKN.com, Samarinda – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam meningkatkan akses layanan dasar masyarakat melalui Program Gratispol mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Program yang menawarkan layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim ini dinilai sebagai langkah progresif yang layak mendapat dukungan penuh.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menyatakan bahwa Gratispol bukan sekadar kebijakan populis, melainkan solusi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan esensial masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Ia menilai program ini berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat jika dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran.
“Program seperti Gratispol patut diapresiasi karena memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Selama pelaksanaannya tepat dan berjalan sesuai aturan, kami siap mendukung penuh. Ini menyentuh langsung hajat hidup masyarakat,” katanya.
Meski mendukung, Harminsyah mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan teknis di lapangan. Ia menilai tantangan utama dari program berbasis pelayanan publik adalah implementasi yang kadang tidak sejalan dengan kebijakan. Hal ini dapat memicu keluhan dari masyarakat jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Dalam praktiknya, berbagai tantangan pasti akan muncul. Mulai dari kesiapan sistem hingga SDM di lapangan. Ini harus diantisipasi dengan baik agar pelayanan kesehatan gratis ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Dia juga menyebut bahwa banyak program pemerintah yang gagal bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena lemahnya pelaksanaan dan pengawasan di tingkat bawah. Karena itu, DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk turut mengawal program Gratispol agar tidak hanya berhenti di tataran administratif.
Harminsyah menegaskan bahwa meskipun Gratispol merupakan inisiatif Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota dan DPRD setempat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program ini berjalan dengan baik di wilayah masing-masing.
“Kami di DPRD Kota Samarinda tidak bisa lepas tangan. Warga yang merasakan langsung program ini adalah warga kami juga. Maka dari itu, tanggung jawab untuk ikut mengawasi dan mendukung ada pada kami,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program kesehatan seperti Gratispol juga bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau hambatan birokrasi yang justru menghambat pelayanan.
“Koordinasi lintas pemerintahan sangat penting. Jangan sampai terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih kebijakan. Kalau sinerginya baik, maka program ini bisa berjalan lancar dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Program Gratispol diluncurkan oleh Pemprov Kaltim pada tahun 2024 sebagai program layanan kesehatan gratis yang ditujukan khusus bagi seluruh warga yang memiliki KTP Kalimantan Timur. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah, tanpa biaya.
Langkah ini merupakan bagian dari visi Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan akses layanan kesehatan dan menekan beban biaya pengobatan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Dalam praktiknya, warga hanya perlu menunjukkan KTP Kaltim saat mengakses layanan medis di fasilitas pemerintah.
Program ini juga menjadi strategi jangka panjang pemerintah provinsi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalimantan Timur, khususnya dalam indikator kesehatan.
Dukungan dari lembaga legislatif seperti DPRD Samarinda menjadi sinyal kuat bahwa program sosial seperti Gratispol tidak hanya mendapat legitimasi eksekutif, tetapi juga dukungan politik yang luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat terus berjalan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.
Dengan sinergi antara Pemprov Kaltim, DPRD, dan pemerintah kabupaten/kota, program layanan kesehatan gratis melalui Gratispol diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi jutaan warga Kalimantan Timur, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Putri/ADV)
