UpdateIKN.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti angkat suara terkait desakan kelompok mahasiswa yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menginisiasi program beasiswa pendidikan bagi generasi muda setempat.
Menghadapi desakan tersebut, Puji, mengklarifikasi bahwa kebijakan Pemkot Samarinda belum mencakup program beasiswa, karena keterbatasan keuangan daerah.
“Memang bisa dipaksakan, tetapi itu akan mengorbankan pembangunan infrastruktur pendidikan dan insentif bagi para guru dengan anggaran yang terbatas,” ujarnya.
Di Samarinda sendiri, ungkapnya, jumlah guru mencapai hampir 10 ribu orang, termasuk dari sekolah negeri dan swasta. Sedangkan, jumlah guru yang harus mendapatkan insentif mencapai lebih dari 7 ribu, termasuk dari Kemenag.
Terkait alokasi dana pendidikan, Puji menyebut, jumlahnya mencapai Rp 836 miliar, termasuk 20 persen dari anggaran pendidikan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa 20 persen tersebut tidak termasuk dalam gaji dan tunjangan. Namun, dalam praktiknya, di seluruh Indonesia, itu termasuk dalam gaji dan tunjangan.
“Dari anggaran sekitar Rp 800-an miliar itu, sebagian besar digunakan untuk gaji dan sertifikasi guru ASN, sehingga hanya tersisa sekitar Rp 250 hingga 300 miliar untuk program pendidikan,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Puji, fokus Pemkot Samarinda adalah pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Di mana sekitar 17 sekolah direncanakan akan dibangun dengan dana besar, serta peningkatan alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).
Namun, kata dia, dana BOSDA hanya sekitar 240 ribu per tahun untuk siswa SD dan 480 ribu per tahun untuk siswa SMP. Selain itu, biaya operasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga telah menguras anggaran, belum lagi program-program lainnya seperti sekolah ramah anak.
Lebih lanjut, Puji mengatakan, upaya Wali Kota Andi Harun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif tetap sebesar Rp 700 ribu per bulan bagi sekitar 7 ribu guru non ASN, serta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Sebenarnya, ada program yang belum terealisasi, yaitu program Orang Tua Asuh yang akan melibatkan masyarakat untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin,” terangnya.
Dengan data yang telah terdaftar sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Samarinda, Puji berharap bantuan tersebut benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan, sehingga seluruh masyarakat di Samarinda dapat mengakses pendidikan. (Adv/RN/Par)
