Pemkot Samarinda Diminta Jeli Tentukan Skala Prioritas Pembangunan
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda lebih jeli dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Hal ini disampaikannya dalam rangka evaluasi terhadap kegiatan yang banyak menyedot anggaran untuk proyek-proyek besar yang dilaksanakan Pemkot Samarinda.
Dirinya mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, penerangan jalan, dan drainase yang belum terpenuhi.
“Kita banyak menerima keluhan dari masyarakat soal air bersih, listrik, penerangan jalan, penerangan di dalam gang, drainase, itu saja belum selesai,” ujar Rohim.
Oleh karena itu, Rohim meminta agar Pemkot Samarinda melalui Perumdam PDAM Samarinda untuk dapat menyelesaikan penyediaan air bersih kepada seluruh masyarakat Samarinda paling lambat tahun 2024 ini.
“Seperti Perumdam itu, kita minta mereka untuk bisa menyediakan air bersih kepada seluruh masyarakat Samarinda, tahun 2024 ini harus selesai. Maksud kita ini dulu diselesaikan,” tegasnya.
Rohim juga merekomendasikan agar dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) difokuskan untuk kebutuhan masyarakat terlebih dahulu.
“Rekomendasi yang lain itu mestinya, dana-dana yang bersumber dari PAD harusnya difokuskan untuk kebutuhan masyarakat dulu,” terangnya.
Menurut dia, jika ingin membangun proyek besar seperti terowongan, Pemkot harus melobi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan pembiayaan.
“Kalau mau ada proyek besar seperti terowongan, itu mestinya melobi ke pusat atau provinsi untuk pembiayaan,” tuturnya.
Rohim mengingatkan agar Pemkot tidak menggunakan dana yang terbatas untuk membangun proyek besar, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.
“Jangan sampai kita punya uang, tapi kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kemudian uang yang ada dengan terbatas ini digunakan untuk membangun pembangunan mega proyek, padahal kebutuhan dasar tidak terpenuhi,” jelasnya.
Rohim mengingatkan, APBD harus digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Harusnya gunakan APBD itu untuk mensuport kebutuhan masyarakat banyak. Kalau ada keinginan membangun proyek besar tunjukan kemampuan Pemkot dengan cara melobi ke pusat,” pungkasnya. (Adv/Putri/Par)
