UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan, butuh banyak kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kaltim.
Khususnya, daerah-daerah kabupaten yang berada jauh di pedalaman. Dimana, banyak fasilitas yang sulit sampai disana dan bisa dinikmati masyarakat. Terlebih, alokasi anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sangat terbatas.
“Butuh banyak kebijakan dan sentuhan dari pemerintah, karena banyak kebijakan pemerintah belum masuk langsung. Banyak wilayah ini termasuk wilayah kabupaten, sementara kabupaten tidak memiliki dana untuk mengarah ke sana. Sementara, provinsi ini tidak memiliki masyarakat sendiri, karena masyarakat kita ini masyarakat desa, kabupaten yang ada,” katanya.
“Makanya, seperti di Dapil saya, di sana kalau secara regulasi bukan masuk wilayah provinsi, sehingga kami minta kepada PU untuk berkoodinasi kepada pihak terkait,” sambungnya.
Dia mencontohkan, diantara fasilitas dan program yang belum maksimal dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Bontang. Yakni program Rumah Layak Huni.
“Program andalan kita kan rumah layak huni. Rumah layak huni itu hampir yang di provinsi tidak ada yang menyentuh daerah kami. Coba dicek datanya, ada tidak rumah layak huni yang masuk daerah Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Bengkal tidak ada semuanya. Yang ada hanya di kota yang mudah dilewati,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Sutomo Jabir menilai, ada perlakuan kurang adil oleh Pemprov Kaltim pada masyarakatnya yang ada di daerah-daerah pedalaman. Khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur.
“Terkadang saya menilai, provinsi kurang adil dalam hal proses pembangunan ini,” pungkasnya. (Putri/MJ/Adv/DPRD Kaltim)
