Pembangunan Infrastruktur Mahulu Diprioritaskan, Baharuddin Muin: Kami Tidak Tutup Mata
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi prioritas pemerintah daerah.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Mahulu beberapa hari lalu, Baharuddin menyampaikan bahwa komitmen Gubernur Kaltim dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur bukan sekadar wacana, namun telah mulai direalisasikan secara bertahap.
“Tiga hari lalu saya masuk ke Mahulu. Apa yang disampaikan Gubernur benar adanya, bahwa pembangunan infrastruktur Mahulu diprioritaskan. Tapi kita juga perlu kesabaran karena anggaran tahun ini memang ada pengurangan dari pusat,” kata Baharuddin saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim baru-baru ini.
Meski mengalami keterbatasan anggaran, Baharuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah proyek strategis mulai digulirkan, termasuk pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses penghubung utama antarwilayah di Mahulu.
“Melalui Dinas PUPR, pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang Tahap I sudah dianggarkan sebesar Rp53 miliar, dan tahap II juga sebesar Rp53 miliar. Ini bukti konkret bahwa pemerintah bergerak,” ujarnya.
Tak hanya jalan, konektivitas antarwilayah juga diperkuat dengan pembangunan jembatan strategis. Pembangunan Jembatan Long Pahangai–Long Bolang mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp12 miliar, dan pemasangan jembatan Ujoh Bilang–Long Pahangai dialokasikan Rp2 miliar.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, sektor transportasi udara juga mendapat perhatian. Baharuddin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan Rp40 miliar untuk pengembangan Bandara Ujoh Bilang. Saat ini, pembangunan landasan pacu (runway) sepanjang 700 meter sedang berlangsung dan akan ditingkatkan hingga 1.200 hingga 2.000 meter, agar pesawat jenis ATR dapat mendarat.
“Kami sudah berdiskusi dengan pihak Dinas Perhubungan. Ini penting untuk membuka keterisolasian Mahulu dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya bandara yang memadai, akses masuk-keluar akan lebih cepat, harga-harga kebutuhan bisa turun, dan investasi akan lebih mudah masuk,” katanya.
Baharuddin juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di Mahulu tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh provinsi atau pusat secara sepihak. Diperlukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Ini jalan penghubung yang sangat penting, tetapi karena masuk kewenangan provinsi, pusat tidak bisa serta-merta ambil alih. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, semua harus melalui konsultasi dan komunikasi yang baik,” katanya.
Baharuddin menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur Mahulu. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu dalam memperjuangkan kemajuan wilayah perbatasan ini.
“Kami tidak tutup mata. Ini tanggung jawab bersama. Infrastruktur Mahulu bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga harapan bagi masa depan masyarakat di wilayah perbatasan,” tutup Baharuddin. (Putri/ADV)
