UpdateIKN.com, Nusantara – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memasuki babak baru. Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang resmi menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, Otorita IKN bergerak cepat menyiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai bagian dari tahap kedua proyek besar ini.
Langkah ini menjadi kunci dalam melengkapi struktur trias politica di IKN, setelah sebelumnya pembangunan tahap pertama berfokus pada pusat pemerintahan eksekutif dan infrastruktur dasar.
Tahap kedua pembangunan IKN menitikberatkan pada penyelesaian Kompleks Legislatif dan Yudikatif. Menurut rencana, penandatanganan kontrak pembangunan hasil lelang akan dilakukan pada akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks Legislatif akan berdiri di atas lahan seluas 42 hektar dengan total anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025–2027. Fasilitas yang akan dibangun meliputi Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum Demokrasi, serta gedung perkantoran bagi anggota dewan.
Sementara itu, Kawasan Yudikatif seluas 15 hektar akan menelan anggaran sekitar Rp3,1 triliun. Di kawasan ini akan berdiri megah Gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Kedua proyek besar tersebut diproyeksikan rampung dalam waktu 25 bulan, mulai November 2025.
Pendanaan pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan utama, APBN Rp48,8 triliun (periode 2025–2028). Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp158,72 triliun. Investasi Swasta Murni: Rp66,3 triliun.
Ketiga sumber dana tersebut mencerminkan kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor swasta untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan berjalan lebih cepat dan masif dibanding tahap sebelumnya.
“Pasca terbitnya Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik akan semakin masif. Saat ini sudah ada sekitar 7.000 pekerja di Hunian Pekerja Konstruksi. Pada tahap kedua, jumlah itu akan meningkat hingga 20.000 orang,” ujar Basuki, Rabu (29/10/2025).
Selain kawasan pemerintahan, pembangunan prioritas lainnya meliputi Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika Nasional yang ditargetkan selesai akhir 2025. Infrastruktur penunjang seperti jalan utama di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian ASN, pasar, serta fasilitas pendidikan juga sedang dikebut.
Otorita IKN memastikan ketersediaan air bersih untuk seluruh penghuni melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 16 juta meter kubik dan debit air hingga 2.500 liter per detik. Dari jumlah itu, 1.500 liter/detik dialirkan ke IKN, sedangkan 1.000 liter/detik ke Kota Balikpapan. Air yang dialirkan ke IKN dipastikan layak dan aman untuk diminum.
Dalam mempersiapkan IKN menuju status Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur pemerintahan daerah yang komprehensif dan adaptif.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Otorita IKN juga aktif mendorong pemberdayaan masyarakat. Lebih dari 879 program pelatihan telah diberikan kepada warga sekitar, termasuk kaum ibu, penyandang disabilitas, dan pelaku UMKM. Selain itu, 1.000 siswa SMA dan SMK dilatih menjadi content creator digital bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) guna membuka peluang ekonomi baru di era digital.
Pembangunan tahap kedua ini menandai komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN Nusantara bukan sekadar simbol baru negara, melainkan juga ekosistem pemerintahan dan masyarakat modern yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.
Dengan dukungan regulasi yang kuat, pembiayaan yang solid, dan partisipasi masyarakat luas, Nusantara siap menjadi wajah baru Indonesia di masa depan kota cerdas yang memadukan kemajuan teknologi, budaya, dan keberlanjutan. (*/Putri/Par)
