UpdateIKN.com, Kukar – Partai Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki fase krusial. Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kukar tinggal menunggu waktu, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur pada akhir Januari 2026.
Dengan keluarnya SK tersebut, Musda di tingkat kabupaten/kota dipastikan segera digelar secara serentak di seluruh Kalimantan Timur.
Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Kukar, Johansyah, mengungkapkan bahwa persiapan Musda sebenarnya telah disusun sejak beberapa bulan lalu. Namun, kepastian jadwal baru bisa ditetapkan setelah SK dari DPD I resmi diterbitkan.
“Secara konsep dan rencana, Musda sudah lama kami siapkan. Tapi secara formal memang harus menunggu SK DPD I. Alhamdulillah, SK itu sudah terbit di akhir Januari,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/2/2026).
Pasca terbitnya SK, pengurus DPD Partai Golkar Kukar langsung melakukan koordinasi dengan DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur. Dari hasil koordinasi tersebut, DPD I akan menerbitkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan Musda serentak di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Surat edaran itulah yang nantinya menjadi acuan teknis pelaksanaan Musda di Kutai Kartanegara.
“Begitu surat edaran turun, kami akan segera menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh pengurus untuk membahas teknis Musda,” tegas Johansyah.
Johansyah juga meluruskan pemberitaan yang sempat beredar terkait namanya yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua DPD II Partai Golkar Kukar. Ia menegaskan tidak mencalonkan diri dan ingin memastikan informasi yang beredar tetap akurat.
“Saya tidak ikut dalam bursa pencalonan ketua. Saya perlu meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Meski demikian, Johansyah menegaskan bahwa Partai Golkar Kukar membuka ruang seluas-luasnya bagi kader terbaik untuk maju sebagai calon Ketua DPD II melalui mekanisme yang sah dan demokratis.
Terkait dinamika politik internal, Johansyah menyebut bahwa hingga saat ini nama Hasanuddin Mas’ud masih menjadi figur yang paling kuat dan mendominasi bursa calon Ketua Golkar Kukar. Namun demikian, peluang bagi kandidat lain tetap terbuka.
“Sampai hari ini, Hasanuddin Mas’ud masih menjadi figur yang paling menonjol. Tapi semua kader punya peluang yang sama, selama memenuhi syarat dan mengikuti mekanisme partai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setelah panitia Musda dibentuk, akan dibentuk pula Steering Committee (SC) yang bertugas membuka pendaftaran calon Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Kartanegara. Proses pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan transparan, disertai verifikasi berkas.
“Golkar adalah partai demokratis. Semua proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme organisasi,” imbuhnya.
Berdasarkan proyeksi internal, Musda Golkar Kukar diperkirakan akan digelar pada Maret atau April 2026. Saat ini, seluruh tahapan masih menunggu surat edaran resmi dari DPD I.
Johansyah berharap Musda kali ini mampu melahirkan kepengurusan baru yang solid, progresif, dan siap menghadapi dinamika politik Kutai Kartanegara yang semakin kompleks.
“Golkar Kukar harus tampil lebih strategis dan konkret ke depan. Tantangan politik ke depan tidak ringan,” ujarnya.
Lebih jauh, Johansyah menegaskan target besar Partai Golkar Kutai Kartanegara menjelang Pemilu 2029. Golkar tidak hanya ingin menjadi partai pengusung, tetapi juga mampu melahirkan figur kader internal sebagai calon bupati atau wakil bupati.
“Target kami jelas, Golkar Kukar harus bisa menghadirkan kader sendiri sebagai kandidat kepala daerah,” katanya.
Sebagai informasi, hak suara Musda Golkar Kukar terdiri dari 20 pimpinan kecamatan, satu suara gabungan pendiri dan sayap partai, serta satu suara dari DPD I provinsi. Total terdapat 22 suara, dengan syarat minimal 30 persen dukungan bagi setiap calon Ketua DPD II. (*/Din/Putri/Par)
