UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Mimi Meriami Pane mengaku prihatin dengan sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, sejak beberapa bulan terakhir, nyaris di seluruh kabupaten/kota di Kaltim terkendala pasokan BBM. Akibatnya, di banyak SPBU selalu terjadi antrian kendaraan hingga mengular. Kondisi ini yang akhirnya terus dikeluhkan masyarakat.
Dia mencontohkan kondisi sulitnya mendapatkan BBM yang terjadi di Kota Balikpapan. Dimana, setiap SPBU yang buka operasional, langsung diserbu oleh masyarakat, sehingga antrian kendaraan panjang, bahkan menyebabkan terganggunya kelancaran lalulintas. Lantaran banyak kendaraan parkir di badan jalan saat sedang mengantri.
“Antrian BBM terjadi di seluruh Kaltim, itu yang terjadi sekarang. Seperti di Balikpapan, sudah terjadi sejak beberapa bulan ini,” katanya belum lama ini.
Kota Balikpapan, kata Mimi, adalah daerah yang menjadi tempat beradanya kilang minyak terbesar di Kaltim. Namun, justru masyarakatnya sulit mendapatkan BBM. Hal ini menurut dia adalah suatu hal yang aneh.
“Balikpapan sebagai tempat dari kilang minyak, tapi di Kaltim terjadi antrian minyak dimana-mana. Sedangkan kita lihat di daerah lain, seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi jarang minyak antri,” tegasnya.
Sebagai Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Mimi mengaku prihatin dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM di kota tersebut. Karena tidak sedikit kendaraan yang terpaksa harus mengantri 12 hingga 16 jam untuk bisa mendapatkan BBM di SPBU.
“Di Balikpapan sebagai kota minyak sudah lama sekali terjadi antrian. Dimana untuk bisa mendapatkan BBM saja, antrian bisa 12 sampai 16 jam baru bisa dapat dan itu akhirnya mengganggu jalan, karena antrian mobil parkir di pinggir jalan,” katanya.
Mimi mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil tindakan atas persoalan tersebut. Karena dikhawatirkan banyak hal yang bisa menjadi dampaknya dengan sulitnya BBM, bahkan hingga berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.
“Mohon masalah ini jadi perhatian pemerintah, karena pada pemerintah warga berharap,” tandasnya. (Putri/MJ/Adv/DPRD Kaltim)
