UpdateIKN.com, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat lanjutan pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Hotel Jatra Balikpapan, Kamis (19/6/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RPJMD Sarifatul Sya’diah bersama sejumlah anggota dewan dan instansi terkait.
Sarifatul menegaskan bahwa rapat ini merupakan momentum strategis memanfaatkan jadwal kunjungan kerja dewan ke dalam daerah, agar pembahasan RPJMD dapat berjalan maksimal dengan melibatkan semua pihak terkait.
“Kita membahas dokumen RPJMD tahun 2025-2029 secara menyeluruh, mulai dari isu strategis, tantangan, hambatan hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah,” ujarnya.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah sinkronisasi program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim seperti Gratispol (pendidikan gratis hingga jenjang S3) dan Jospol (jaminan sosial politik), yang menyedot anggaran cukup besar karena bersifat program baru.
“Program seperti BPJS gratis, marbot, pendidikan gratis SMA-S3, hingga wifi gratis sangat baik. Tapi jangan sampai terjadi overlap karena beberapa kabupaten/kota juga sudah menganggarkan hal serupa, seperti BPJS gratis. Kalau tidak dipetakan, bisa tumpang tindih,” kata Sarifatul.
Untuk itu, Pansus mendorong adanya sinkronisasi dan pemetaan yang jelas antara program pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Sarifatul Sya’diah menekankan bahwa sesuai dengan kewenangan, Provinsi harus memprioritaskan sektor pendidikan menengah atas.
Dengan pendekatan ini, Sarifatul berharap agar implementasi RPJMD 2025-2029 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat Kaltim secara merata.
“Provinsi memiliki kewenangan utama di tingkat SMA dan pendidikan lanjutan. Jadi, alokasi anggaran untuk program unggulan harus memperhatikan skala prioritas dan tidak menggandakan kewenangan kabupaten/kota,” pungkasnya. (Budi/ADV)
