Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Monitoring dan Evaluasi Pendidikan di Daerah
UpdateIKN.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) H Baba menyatakan komitmen kuat dalam melakukan monitoring sektor pendidikan di seluruh daerah pemilihan (dapil) anggota komisi IV.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi layanan pendidikan berjalan merata dan efektif.
“Komisi IV akan kembali ke masing-masing dapil untuk monitoring sesuai jadwal. Kita tidak akan datang sebagai satu rombongan ke satu daerah saja, agar tidak ada wilayah yang terlewatkan. Semua dapil akan terisi dan dimonitor langsung oleh anggota Komisi IV,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Menurut H. Baba dalam beberapa kali pihaknya turun ke sekolah-sekolah di beberapa daerah ditemukan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA/SMK, khususnya di Balikpapan dan Kutai Timur (Kutim).
“Balikpapan dan Kutim memiliki jumlah rumbel yang hampir sama, padahal jumlah penduduk Balikpapan jauh lebih besar. Di Balikpapan ada 9 SMA dan 7 SMK, tapi satu SMK masih dalam tahap pelaksanaan. Sementara itu, di Kutim masih dalam tahap perencanaan untuk penambahan sekolah,” ungkapnya.
Dikatakannya, jika kekurangan daya tampung tidak bisa langsung diatasi dengan pembangunan sekolah baru, solusi jangka pendeknya adalah dengan menambah jumlah rombongan belajar (rumbel) yang ada.
Selain soal rumbel, potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) juga menjadi sorotan. H Baba menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan.
“Kita semua akan mengikuti mekanisme sesuai aturan. Evaluasi pasti akan dilakukan, terutama dari nilai pendaftaran dan bagaimana mekanismenya berjalan. Sekolah harus menjauhi praktik korupsi dan gratifikasi,” ujarnya.
H Baba menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar proses penerimaan siswa baru dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai regulasi. Komitmen ini bagian dari upaya DPRD dalam menjaga integritas dunia pendidikan di Kaltim.
“Pendidikan adalah pondasi masa depan. Kita akan evaluasi, awasi, dan dorong agar tidak ada lagi penyimpangan dalam proses penerimaan siswa, termasuk gratifikasi dalam bentuk apa pun,” pungkasnya. (Putri/ADV)
