Ketua DPRD Kaltim Dukung Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Mahulu
UpdateIKN.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud bersama Komisi III DPRD Kaltim menerima aspirasi Forum Peduli Masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Pertemuan ini membahas secara serius ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mahulu, daerah termuda di Kaltim yang dinilai masih jauh tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Mahulu, Aben, menyampaikan sejumlah permasalahan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat Mahulu. Mulai dari minimnya infrastruktur dasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga persoalan akses listrik yang tidak stabil.
“Sudah 12 tahun Mahulu dimekarkan, namun kami belum memiliki rumah sakit. Akses jalan sangat minim, jembatan dan bangunan belum memadai. Bahkan, untuk sekolah saja anak-anak kami harus bermimpi tinggi, karena ke Samarinda atau Kutai Barat saja sangat jauh,” tegas Awen.
Forum Peduli Mahulu menyoroti ketimpangan ekonomi akibat belum optimalnya distribusi hasil sumber daya alam di daerah tersebut. Di tengah masuknya perusahaan besar dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN), akses masyarakat lokal masih minim, terutama dalam hal fasilitas dan pemerataan ekonomi.
“Listrik tidak pernah 24 jam, siang dan malam sering padam dengan alasan kekurangan solar. Padahal, Mahulu memiliki kekayaan alam melimpah yang seharusnya menjadi modal pembangunan,” lanjut Aben.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan dukungannya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan di Mahulu.
Dia mengatakan bahwa Mahulu, yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, hanya sekitar 5 km, sangat strategis namun masih tertinggal secara signifikan dibanding daerah sekitarnya.
“Jalan baru teraspal sekitar 18 km saja. Padahal Mahulu punya tambang, perkebunan, tapi sayangnya keuntungannya tidak dinikmati masyarakat. Tingkat kemiskinan masih 11,4 persen, salah satu yang tertinggi di Kaltim,” ungkap Hasanuddin.
Dia menyoroti pentingnya peran CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Mahulu, serta perlunya sinergi lintas pemerintah untuk membenahi kondisi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di sana.
DPRD Kaltim, kata Hasanuddin, akan menginisiasi memorandum of understanding (MoU) bersama Forum Peduli Mahulu sebagai wujud komitmen untuk mendesak pemerintah provinsi dan pusat agar mempercepat pembangunan di Mahulu.
“Kita harapkan setelah ini ada langkah konkret. DPRD Kaltim siap mendukung penuh perjuangan masyarakat Mahulu. Kita tidak ingin Mahulu terus tertinggal. Kami dorong adanya kerja sama menyeluruh, termasuk dalam memperkuat tapal batas dan penanggulangan bencana,” tutupnya. (Putri/ADV)
