Jalan Merdeka Timur Longsor Sejak 2024, DPRD Samarinda Desak PUPR Percepat Perbaikan

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Ahmad Sukamto. (Ft: Melani/UpdateIKN.com)

UpdateIKN.com, Samarinda –   Akses Jalan Merdeka Timur menuju Jalan Damai di Samarinda masih terputus  akibat longsor yang terjadi sejak tahun 2024. Selama lebih dari satu tahun, belum ada progres signifikan dalam upaya perbaikan jalan tersebut. Warga terpaksa mencari rute memutar yang lebih jauh, menambah biaya dan waktu tempuh.

Kerusakan parah ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan, terutama saat musim hujan. Material tanah yang labil rawan longsor kembali dan memperburuk kondisi jalan.

Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Ahmad Sukamto, mengatakan pihaknya akan segera mengkinfirmasikan hal ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Nanti akan saya laporkan ke Dinas PUPR. Lokasi itu masuk wilayah dapil saya karena berada di perbatasan, jadi saya akan pastikan ada tindak lanjut,” ujarnya baru-baru ini.

Sukamto menambahkan bahwa pihak PUPR Nasional sebelumnya telah menurunkan peralatan ke lokasi sebagai langkah awal. Namun, sampai saat ini belum ada pekerjaan lanjutan.

“Saya akan cek lagi perkembangan di lapangan. Kalau dibiarkan, apalagi saat musim hujan, jalannya bisa longsor lagi,” tegasnya.

Ketua RT 74 Kelurahan Merdeka juga melaporkan bahwa longsoran tanah mulai mengarah ke area pemakaman warga. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat setempat.

“Saya mendapat masukan lewat telepon dari Ketua RT setempat. Ini bukan hanya soal jalan yang putus, tetapi juga ancaman terhadap keamanan fasilitas umum dan lahan warga,” kata Sukamto.

Kerusakan Jalan Merdeka Timur memukul perekonomian warga. Sebelum longsor, jalur ini menjadi alternatif cepat menuju kawasan Damai dan pusat kota Samarinda. Kini, rute memutar membuat distribusi barang lebih lambat.

Sebagai wakil rakyat, Ahmad Sukamto mendesak pemerintah daerah dan pusat agar memprioritaskan perbaikan jalan ini. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi sangat diperlukan agar pengerjaan bisa segera dimulai.

“Koordinasi dengan PUPR harus segera dilakukan agar proses perbaikan bisa dimulai. Jangan sampai menunggu sampai ada korban baru bertindak,” katanya.

Masyarakat berharap pemerintah memberi kepastian waktu perbaikan dan melibatkan mereka dalam pemantauan progres pekerjaan. Bagi warga, infrastruktur jalan bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga faktor penting dalam kelancaran ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Dengan kondisi longsor yang telah berlangsung lama, penanganan cepat, terukur, dan transparan menjadi kunci. Jalan Merdeka Timur harus segera pulih agar kembali menjadi jalur vital yang aman bagi seluruh pengguna. (Melani/ADV/DPRD Samarinda)

Iklan