Ismail Latisi Dukung Sekolah Unggulan Internasional, Tegaskan Seleksi Harus Bebas Suap
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda Ismail Latisi angkat suara terkait wacana pembukaan sekolah unggulan berbasis internasional di Samarinda.
Dia menilai rencana tersebut sebagai langkah positif untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah, namun mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar proses seleksi berjalan adil dan transparan.
Rencana pendirian sekolah unggulan di kawasan Loa Bakung, Sungai Kunjang, menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Ismail, yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menekankan bahwa integritas dalam penerimaan siswa dan perekrutan tenaga pendidik adalah hal mutlak.
“Jangan sampai semangat membangun sekolah unggulan justru tercoreng oleh praktik kecurangan. Seleksi siswa dan guru harus berdasarkan kompetensi, bukan koneksi,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah internasional Samarinda ini akan bergantung pada akuntabilitas sejak proses awal pendirian. Dia juga meminta agar Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memastikan tidak ada celah bagi intervensi maupun suap dalam proses seleksi.
“Pengawasan seleksi siswa dan guru harus diperketat. Kami di DPRD siap mengawal,” tegas politisi dari PKS tersebut.
Ismail menginformasikan bahwa saat ini proses seleksi kepala sekolah dan tenaga pengajar sudah mulai berjalan. Dia berharap tenaga pendidik yang terpilih benar-benar profesional, kompeten, dan siap menjalankan sistem pendidikan berstandar internasional.
Targetnya, sekolah unggulan tersebut akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025. Harapan besar pun disematkan agar sekolah ini mampu melahirkan lulusan berkualitas tinggi dan menjadi model peningkatan mutu pendidikan di Samarinda.
Namun demikian, Ismail mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada satu sekolah saja. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah tetap harus menjadi prioritas.
“Sekolah unggulan ini boleh jadi percontohan, tapi jangan abaikan sekolah lainnya. Pemerintah harus tetap hadir untuk seluruh lapisan pendidikan,” pungkasnya. (Ramadhani/ADV)
