Inflasi Kaltim 2026 Dijaga Tetap Aman, BI Siapkan Jurus Redam Gejolak Harga di Tengah Tekanan Global
UpdateIKN.com, Samarinda Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (BI Kaltim) memastikan inflasi Kalimantan Timur pada 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran nasional, meskipun tekanan global dan domestik diperkirakan masih cukup kuat.
Optimisme ini didukung oleh penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tahun depan menjadi salah satu fokus utama otoritas moneter di daerah, seiring meningkatnya tantangan dari sisi global maupun struktural daerah.
“Kami melihat tekanan inflasi 2026 masih dapat dikelola. Meski ada tantangan dari pangan dan gejolak global, koordinasi pengendalian inflasi di Kaltim terus diperkuat agar inflasi tetap berada dalam sasaran,” ujarnya, saat acara Temu Media, belum lama ini.
Ia menjelaskan, dari sisi inflasi inti, kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang tetap akomodatif menjadi penopang utama stabilitas konsumsi masyarakat. Langkah tersebut diperkuat dengan perpanjangan insentif fiskal seperti PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen serta diskon iuran JKK-JKM yang membantu dunia usaha menahan kenaikan biaya produksi.
Menurut Budi, kebijakan ini penting untuk menjaga agar tekanan biaya tidak langsung diteruskan ke harga jual.
“Dengan menjaga biaya usaha tetap terkendali, inflasi dari sisi permintaan bisa ditekan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, tekanan dari eksternal masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung lebih ketat di bawah pemerintahan Donald Trump berpotensi memperkuat dolar AS dan menekan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya impor, terutama untuk energi dan bahan baku.
Di saat yang sama, tren kenaikan harga emas dunia yang dipicu ketidakpastian geopolitik juga berpotensi menambah tekanan inflasi dari sisi komoditas.
Dari kelompok volatile food, BI Kaltim menilai prospek inflasi relatif terjaga seiring peningkatan kapasitas produksi daerah. Program cetak sawah seluas 1.890 hektare yang rampung pada 2026, penguatan digital farming, serta percepatan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bantalan penting dalam menjaga ketersediaan pangan.
“Kami melihat produksi pangan terus membaik. Ini menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi tetap rendah, terutama untuk komoditas strategis,” ujar Budi Widihartanto.
Kebijakan penahanan impor beras yang didukung program optimalisasi lahan dan cetak sawah periode 2025–2027 turut memperkuat ketahanan pangan daerah. Meski demikian, peningkatan permintaan akibat program makan bergizi gratis, serta bertambahnya aktivitas ekonomi seiring perpindahan penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Berdasarkan proyeksi BMKG, kondisi iklim pada 2026 diperkirakan relatif kondusif dengan fenomena ENSO yang masih berada dalam fase netral. Namun, potensi datangnya musim hujan lebih awal di sejumlah wilayah tetap memerlukan kesiapan distribusi pangan.
Dari sisi administered price, pemerintah terus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui penambahan rute transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu, implementasi bahan bakar B50 diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Namun demikian, tekanan tetap datang dari potensi kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan berada pada kisaran USD 85–90 per barel akibat dinamika geopolitik global dan kebijakan produksi negara-negara OPEC. Di tengah situasi tersebut, rencana penerapan satu harga nasional LPG 3 kilogram dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Dengan berbagai langkah tersebut, BI Kaltim optimistis inflasi daerah pada 2026 tetap terkendali dan berada dalam jalur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kuncinya adalah konsistensi dan kolaborasi. Selama koordinasi antara BI, TPID, dan pemerintah daerah berjalan kuat, stabilitas harga di Kalimantan Timur dapat terus dijaga,” pungkas Budi Widihartanto. (Putri/Par)
