Harga Gas Melon Tembus Rp40 Ribu, DPRD Samarinda Desak Penertiban Distribusi
UpdateIKN.com, Samarinda – Harga gas LPG 3 kilogram alias gas melon di Samarinda yang menembus angka Rp40 ribu per tabung memicu kekhawatiran serius dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Markaca.
Di menyebut kondisi ini sudah di luar batas kewajaran dan berpotensi menekan daya beli masyarakat kecil serta melumpuhkan pelaku usaha mikro.
“Ini gas subsidi, harusnya mudah diakses dan harganya sesuai aturan. Tapi nyatanya warga harus beli sampai Rp40 ribu. Ada yang salah di sistem distribusi kita,” ujarnya.
Lonjakan harga gas LPG 3 kilogram di Samarinda bukan hanya persoalan ekonomi rumah tangga. Dampaknya sudah menjalar ke sektor UMKM, seperti pedagang gorengan, warung makan, hingga penjual keliling yang sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan harga gas subsidi.
“Kalau terus seperti ini, banyak usaha kecil yang bisa gulung tikar. Gas melon bukan cuma soal dapur rumah tangga, tapi juga nadi ekonomi rakyat kecil,” katanya.
Markaca menduga ada permainan harga di lapangan yang melibatkan oknum di jalur distribusi, mulai dari pangkalan hingga agen LPG. Ia juga membuka kemungkinan praktik penimbunan gas subsidi, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi keluhan masyarakat dan kondisi lapangan, Markaca meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi gas LPG 3 kilogram, termasuk audit stok di pangkalan dan agen resmi.
“Kalau ada yang terbukti menimbun atau menjual di atas HET, harus ditindak. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban keserakahan oknum,” tegasnya.
Dia juga mendesak agar izin distribusi dicabut dari pihak-pihak yang melanggar aturan dan tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai penyalur gas subsidi.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Markaca mengajak masyarakat dan media untuk terus menyuarakan persoalan ini. Menurutnya, isu kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Samarinda tidak boleh dianggap sepele atau dibiarkan berlarut-larut.
Dia menegaskan, bila masalah ini terus dibiarkan, maka ketimpangan distribusi gas subsidi akan makin memburuk dan rakyat kecil akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Suara masyarakat harus terus dikawal. Media juga punya peran penting mengawal agar isu ini dapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan aparat pengawas,” tandasnya. (Putri/ADV)
