Dukung Pembangunan Sekolah Berstandar Internasional, Ismail Latisi: Tapi Harus Diimbangi Pemerataan Akses Pendidikan
UpdateIKN.com, Samarinda – Rencana besar Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun sekolah berstandar internasional di kawasan Loa Bakung mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Samarinda.
Meski dinilai sebagai upaya memajukan kualitas pendidikan, para wakil rakyat mengingatkan agar proyek ini tidak melupakan kewajiban mendasar, yakni pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan bahwa sekolah unggulan seperti ini memang penting untuk menjadi role model. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak yang mampu secara ekonomi.
“Kami tidak menolak pembangunan sekolah berstandar internasional. Tapi proyek sebesar ini tidak boleh menjadi simbol eksklusivitas pendidikan. Pemerintah harus memastikan manfaatnya menyebar dan bukan hanya terkonsentrasi di satu kawasan,” ujarnya baru-baru ini.
Ismail mengungkapkan bahwa banyak sekolah negeri di Samarinda masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kekurangan tenaga pengajar berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, hingga akses pendidikan yang sulit dijangkau, khususnya di wilayah pinggiran dan permukiman padat.
Menurutnya, jika perhatian pemerintah hanya tertuju pada proyek-proyek berbiaya tinggi seperti sekolah internasional, maka jurang ketimpangan pendidikan antarwilayah akan semakin lebar. Ini bertolak belakang dengan semangat pemerataan akses pendidikan yang seharusnya menjadi prinsip utama.
“Sekolah unggulan boleh dibangun, tapi jangan abaikan sekolah-sekolah lain yang masih berjuang dengan sarana seadanya. Kalau kita serius ingin memperbaiki kualitas pendidikan Samarinda, maka semua sekolah harus naik kelas bersama-sama,” tegas politisi dari PKS itu.
Proyek sekolah internasional di Loa Bakung dirancang dengan sistem bilingual, kurikulum digital, fasilitas laboratorium mutakhir, serta dukungan transportasi modern. Namun, Ismail menekankan, kemewahan infrastruktur tidak boleh menciptakan sekat sosial yang menghambat siswa dari kalangan ekonomi bawah.
Ia juga menyoroti mekanisme penerimaan siswa yang akan dilakukan melalui jalur seleksi berbasis tes, yang menurutnya berpotensi memunculkan diskriminasi jika tidak diawasi dengan ketat.
“Ujian masuk boleh saja diterapkan, tapi jangan sampai menjadi penghalang bagi siswa prasejahtera. Pemerintah harus menjamin sistem ini transparan dan inklusif,” katanya.
DPRD Kota Samarinda mendorong agar keberadaan sekolah berstandar internasional tidak hanya menjadi showcase, melainkan pemicu peningkatan mutu pendidikan secara luas. Salah satu rekomendasinya adalah menjadikan sekolah ini sebagai pusat pelatihan guru dan laboratorium pembelajaran yang terbuka bagi sekolah-sekolah lain.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional agar proyek sekolah unggulan tidak menyedot dana yang seharusnya bisa digunakan untuk renovasi ruang kelas rusak, pengadaan buku, atau peningkatan kapasitas guru di sekolah negeri.
“Kalau sekolah unggulan ini bisa memberikan multiplier effect, kami tentu dukung. Tapi kalau justru memperlebar jurang kualitas, itu bahaya. Pendidikan itu hak semua warga, bukan hanya untuk mereka yang kuat secara ekonomi,” pungkas Ismail. (Putri/ADV)
