UpdateIKN.com, Samarinda – Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, Komisi II DPRD Samarinda menaruh perhatian serius terhadap langkah-langkah yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan Samarinda.
DPRD Samarinda mengapresiasi sejumlah program yang dianggap efektif dalam menekan laju inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama dalam menghadapi momen-momen krusial seperti Ramadan, Idulfitri dan Natal.
Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan saat ini bukan alasan untuk berpuas diri. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan harus terus dilakukan agar Pemerintah Kota Samarinda untuk tetap mampu menghadapi gejolak pasar yang semakin kompleks.
Hal ini disampaikan oleh Rusdi Dovianto, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang digelar di ruang rapat gabungan lantai satu Gedung DPRD pada Selasa (1/7/2025).
“Dinas Perdagangan sudah menunjukkan upaya yang sangat baik, khususnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Mereka cukup responsif ketika muncul gejolak harga, dan itu penting dalam menghindari inflasi yang bisa berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rusdi, salah satu program yang paling nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pelaksanaan pasar murah di Samarinda, yang digelar di berbagai kecamatan dan kelurahan strategis. Kegiatan ini tak hanya menekan harga bahan pokok, tetapi juga mengurangi beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Setiap kali ada potensi kenaikan harga, mereka langsung bergerak. Ini menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Tapi tentu saja, kita tidak bisa hanya mengandalkan reaksi cepat. Harus ada perencanaan jangka panjang,” tegasnya.
Rusdi mengingatkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti cuaca, distribusi, hingga situasi ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas harga di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengendalian inflasi di daerah harus dilandasi oleh data yang akurat, evaluasi berkala, dan kebijakan adaptif.
“Kami di DPRD siap mendukung dari sisi kebijakan maupun pengawasan. Tapi tentu semua harus berbasis data dan analisis yang kuat. Perubahan pasar sekarang sangat cepat, jadi tidak bisa pakai pendekatan lama terus-menerus,” ujarnya.
Evaluasi kebijakan pengendalian harga yang berkelanjutan, menurutnya, akan memungkinkan Pemerintah Kota Samarinda mengidentifikasi titik-titik lemah dan memperkuat koordinasi antar-instansi, termasuk dengan sektor swasta dan pelaku pasar.
Menurutnya, Komisi II DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Dinas Perdagangan dalam membangun mekanisme pengawasan harga yang terstruktur dan berkelanjutan.
Rusdi mengungkapkan bahwa DPRD siap memfasilitasi kemitraan lintas sektor agar program-program seperti pasar murah tidak hanya reaktif, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang mengatasi ketimpangan harga dan mendorong ketahanan ekonomi daerah.
“Kita ingin setiap kebijakan betul-betul berpihak pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari ketidaksiapan dalam menghadapi krisis harga. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi harus diperkuat,” tutup Rusdi. (Putri/ADV)
