UpdateIKN.com, Samarinda – Tingginya minat masyarakat terhadap Job Fair Samarinda 2025 menjadi sorotan penting DPRD Kota Samarinda.
Meski mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membuka akses peluang kerja, DPRD juga menyoroti tantangan yang dihadapi para pencari kerja, terutama ketidaksesuaian antara formasi yang tersedia dengan latar belakang pelamar.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menyampaikan bahwa acara yang berlangsung pada 25–26 Juni 2025 di Hotel Mercure ini memang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran di Samarinda. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi job fair perlu diiringi dengan strategi yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda dan Dinas Ketenagakerjaan menghadirkan 35 perusahaan dan 10 UMKM dengan total 784 lowongan kerja. Tapi kami juga menerima banyak masukan dari pelamar yang merasa belum menemukan formasi yang sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan mereka,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).
Dalam kegiatan Job Fair Samarinda 2025, partisipasi masyarakat terbilang tinggi. Tercatat, lebih dari 2.500 pencari kerja mendaftar hanya pada hari pertama. Lonjakan jumlah peserta ini mencerminkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan akses terhadap informasi dan peluang kerja.
Namun, tingginya antusiasme itu berbanding terbalik dengan kesiapan pencocokan antara kualifikasi pelamar dan jenis pekerjaan yang ditawarkan.
“Ada jurang antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja kita. Ini bukan semata soal jumlah, tapi relevansi keterampilan. Oleh karena itu, ke depan, pelatihan vokasi harus ditingkatkan,” kata Harminsyah.
DPRD Samarinda mendorong agar pelaksanaan job fair berikutnya tak hanya melibatkan lebih banyak perusahaan, tetapi juga menggandeng lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Tujuannya agar lulusan-lulusan baru bisa dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan dunia pendidikan. Ini penting agar lulusan tidak hanya membawa ijazah, tapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan industri,” tegasnya.
DPRD menyadari bahwa job fair hanyalah solusi jangka pendek dalam menangani pengangguran di Samarinda. Oleh karena itu, Harminsyah mendorong Pemerintah Kota Samarinda menyusun roadmap ketenagakerjaan yang melibatkan multisektor, termasuk pelaku UMKM, pelatihan berbasis digital, hingga program inkubasi wirausaha.
“Kita tidak bisa berharap dari job fair saja. Perlu ada intervensi kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru dan mencetak SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman,” katanya.
Harminsyah mengajak pemerintah mengevaluasi hasil Job Fair Samarinda 2025 secara menyeluruh, termasuk jumlah pelamar yang berhasil direkrut. Ia juga menyarankan agar ke depan kolaborasi diperluas tidak hanya dengan perusahaan besar, tetapi juga startup, sektor kreatif, dan pelaku usaha digital.
“Kami ingin kegiatan Job Fair seperti ini menjadi agenda rutin yang selalu berkembang, bukan hanya seremonial tahunan. Harus ada perbaikan dari segi kualitas, cakupan, dan keberlanjutan,” pungkasnya. (Putri/ADV)
