DPRD Samarinda Sorot Realisasi Serapan Anggaran OPD Lamban
UpdateIKN.com, Samarinda – Lambannya realisasi serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Samarinda menjadi sorotan tajam dari DPRD Kota Samarinda.
Pasalnya, situasi ini dikhawatirkan dapat menghambat optimalisasi program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Anggota DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya realisasi serapan anggaran fisik di beberapa OPD di lingkup Pemkot Samarinda, seperti Diskominfo, BKPSDM, Kesbangpol, DPMPTSP, dan Satpol PP yang baru mencapai 40 persen.
“Penyerapan anggaran fisik masih jauh dari target. Kami ingin tahu kendala apa yang dihadapi OPD sehingga realisasinya masih rendah,” ujarnya.
Kekhawatiran Joha semakin diperparah dengan lambannya penyerapan anggaran non-fisik yang baru mencapai 28 persen. Dia mengingatkan OPD agar tidak menunda pekerjaan hingga akhir tahun dan memastikan program berjalan optimal.
“Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ini penting untuk mengejar target pembangunan dan memastikan program berjalan dengan baik,” tandasnya.
Joha mengingatkan OPD yang ingin mengajukan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2024 untuk memiliki alasan yang jelas dan didukung dengan realisasi anggaran yang baik di APBD Murni 2025.
“Jika penyerapan APBD Murni 2024 masih rendah, tentu akan sulit mendapatkan persetujuan untuk tambahan anggaran,” imbuhnya.
Selain lambannya realisasi serapan anggaran, Joha juga menyoroti permasalahan perizinan yang kerap dikeluhkan masyarakat, seperti lambatnya penerbitan izin baliho. Dia mendorong agar OPD terkait memprioritaskan pelayanan publik dan mempercepat proses perizinan.
“Izin harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pajak dibayarkan. Jangan sampai masyarakat membayar dulu baru menunggu izin keluar,” tegasnya.
Dia mendorong agar OPD memperkuat koordinasi antar instansi, terutama dalam pembahasan AMDAL dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Harapannya, dengan evaluasi dan masukan ini, OPD dapat bekerja lebih maksimal dalam menyerap anggaran dan menyelesaikan program-program yang telah direncanakan, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,”tutupnya. (Adv/Putri/Par)
