UpdateIKN.com, Samarinda – Di tengah tantangan pendidikan akibat kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial RI hadir dengan jawaban berbeda, Sekolah Rakyat.
Bukan sekadar proyek, ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberi harapan baru bagi anak-anak yang terabaikan sistem pendidikan formal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menegaskan pentingnya pendekatan nonkonvensional dalam menjangkau kelompok marginal. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap masyarakat bawah.
“Bukan semua anak bisa menjangkau sekolah reguler. Di sinilah negara perlu hadir, melalui program yang lebih fleksibel dan menyentuh,” ujar Novan.
Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat hadir tanpa menuntut infrastruktur mewah. Dengan menggandeng Yayasan Melati, lokasi belajar sementara di Samarinda Seberang pun disiapkan sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen.
Targetnya bukan mencetak angka kelulusan semata, melainkan mengembalikan kepercayaan diri anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini jauh dari dunia pendidikan. Data siswa pun dikumpulkan secara langsung oleh Dinas Sosial, memastikan program ini benar-benar menyasar kelompok yang selama ini terabaikan.
Menurut Novan, Sekolah Rakyat adalah bentuk inovasi sosial yang mengintegrasikan pendidikan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
“Kita tidak bisa lagi melihat pendidikan hanya dari gedung dan kurikulum. Ini soal menyentuh manusia, soal hak dasar anak-anak untuk bermimpi,” katanya.
Novan juga mendorong agar program ini tidak berhenti hanya di Samarinda. Ia berharap kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur melihat potensi Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan alternatif yang lebih berkeadilan.
Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang dalam menekan angka anak putus sekolah, sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di Kaltim.
“Kami di DPRD siap mengawal. Ini bukan soal kebijakan, tapi soal masa depan anak-anak kita,” tutupnya. (Putri/ADV)
