DPRD Samarinda Dorong Satpol PP Terapkan Penertiban Humanis PKL di Kawasan Islamic Center
UpdateIKN.com, Samarinda – Penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Samarinda di kawasan depan Islamic Center dan eks Wisma Citra, Selasa (14/10/2025), kembali menyita perhatian publik.
Aksi ini menjadi bahan evaluasi serius bagi DPRD Samarinda, terutama terkait pentingnya keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan humanis kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Ia menyayangkan adanya oknum masyarakat yang justru melakukan perlawanan terhadap petugas Satpol PP saat penertiban berlangsung.
“Perlawanan terhadap petugas tidak bisa ditoleransi. Itu membahayakan aparat dan menghambat ketertiban. Tapi di sisi lain, kami juga mendorong agar Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap tindakan,” ujar Samri, Selasa sore (14/10/2025).
Menurutnya, kawasan tersebut memang kerap menjadi titik rawan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), khususnya terkait aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena itu, penegakan aturan perlu dibarengi dengan edukasi publik yang berkelanjutan.
“Penertiban bukan semata soal menertibkan pedagang, tapi bagaimana masyarakat paham bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban bersama,” katanya.
DPRD Samarinda berencana mendorong program edukasi perda secara masif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima di kawasan strategis kota. Samri menilai langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan jauh lebih efektif dibanding tindakan represif semata.
“Kami ingin Satpol PP dan dinas terkait memperkuat kerja sama dengan sekolah, komunitas, dan pedagang. Edukasi sejak dini tentang pentingnya tertib kota akan menciptakan kesadaran kolektif,” ujarnya.
Samri menegaskan, ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan memahami aturan, konflik antara petugas dan warga bisa diminimalkan.
“Tujuan utama penegakan perda bukan menghukum, melainkan menciptakan kota Samarinda yang aman, tertib, dan nyaman untuk semua,” pungkasnya. (Ramadhani/ADV/DPRD Samarinda)
