UpdateIKN.com, Samarinda – Masalah ketidakmerataan akses pendidikan di wilayah Kota Samarinda menjadi fokus perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. Dia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk mengkaji ulang fleksibilitas sistem zonasi sekolah.
Puji juga menyoroti wilayah di Kota Samarinda yang masih kekurangan SMP Negeri, mengakibatkan kesulitan bagi siswa dalam mendapatkan akses pendidikan negeri.
Dia menegaskan, perlunya fleksibilitas dalam zonasi agar siswa-siswa tertentu tidak terpinggirkan dari sekolah negeri.
“Kita butuh pendekatan yang lebih adaptif. Misalnya, di Kelurahan Jawa yang tidak memiliki SMP negeri, Disdikbud harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menangani masalah ini,” ujar Puji belum lama ini.
Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan di Kota Samarinda, dengan memastikan setiap wilayah memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dari tingkat TK hingga SMA.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP dan SMA yang diperlukan, dan itu harus ada pemerataannya. Harus ada desain besarnya, jadi semua bisa merata. Jangan sampai itu-itu saja yang menjadi permasalahan setiap tahunnya. Belum lagi masalah buku, sumbangan dan lain-lain,” katanya.
Puji menekankan perlunya perencanaan yang matang dari Disdikbud untuk memastikan distribusi yang merata dari sumber daya pendidikan.
Selain itu, dia mengingatkan perlunya penyesuaian proporsional antara alokasi zonasi dan jalur prestasi. Menurut Puji, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah negeri tanpa harus memikirkan biaya sekolah swasta.
Dalam konteks ini, lanjutnya, sistem zonasi perlu direvisi secara bijaksana untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan.
Puji menambahkan, bahwa langkah-langkah ini harus diambil dengan segera untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang terpinggirkan dalam sistem pendidikan Kota Samarinda.
“Perlu adanya penyesuaian proporsional antara alokasi zonasi dan jalur prestasi. Disdik perlu memastikan bahwa pemerataan pendidikan menjadi prioritas, sehingga anak-anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa harus membayar,” pungkasnya. (Adv/RN/Par)
