UpdateIKN.com, Samarinda – Ketersediaan data yang lengkap dan sesuai standar menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah. Hal itu diungkapkan oleh Surveyor Pemetaan Muda Badan Informasi Geospasial (BIG), Dhaniswara Wiradharma, dalam Coaching Jaringan Informasi Geospasial Daerah untuk Walidata Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur bidang statistik yang digelar di Hotel Ibis Samarinda, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan walidata dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kaltim.
Dhaniswara memulai paparannya dengan menekankan peran vital data dalam pengambilan keputusan pembangunan. Menurutnya, setiap penilaian kinerja daerah baik oleh Satu Data Indonesia maupun melalui berbagai indeks seperti MPSS selalu bertumpu pada ketersediaan data yang dapat diukur.
“Kenapa data itu penting? Karena ketika kami atau pihak lain melakukan penilaian, yang dilihat adalah data yang ada dan bisa diukur,” ujarnya. ujarnya.
Dhaniswara menjelaskan, dalam konteks pembangunan daerah, istilah populasi yang dimaksud bukan hanya jumlah penduduk, melainkan keseluruhan data yang tersedia di database. Untuk menilai seberapa banyak data yang memenuhi standar, dibutuhkan ukuran yang jelas.
Materi ini, kata Dhaniswara, sudah sering ia sampaikan, termasuk pada sesi coaching sebelumnya di bulan Juli. Salah satu contoh yang kerap ia angkat adalah indikator pembangunan terkait pengelolaan lahan dan lingkungan.
Ia menyoroti bahwa keberhasilan program, misalnya pengelolaan sampah, tidak hanya diukur dari adanya infrastruktur fisik seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau armada pengangkut, tetapi juga dari kelengkapan data pendukung.
“Kalau bicara persampahan, kita harus tahu TPA-nya di mana, lokasi timbulan sampahnya di mana. Pengelolaan sampah jelas harus ada datanya,” tegasnya.
Menurutnya, OPD yang menangani isu persampahan setidaknya perlu mengumpulkan data rinci seperti jumlah peralatan yang digunakan, jumlah industri berpotensi menghasilkan timbulan sampah, jumlah permukiman, dan perkiraan jumlah penduduk. Data-data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi, bukan sekadar pelengkap laporan.
Dia mengingatkan bahwa tanpa data yang memenuhi standar, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas program, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, atau merancang kebijakan yang berkelanjutan.
Kegiatan coaching ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten/kota di Kaltim untuk memperkuat manajemen data mereka. Bukan hanya demi memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga untuk memastikan setiap langkah pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat. (Melani/Putri)
