UpdateIKN.com, Samarinda – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan meluncurkan program pengendalian harga untuk memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 Wilayah Kalimantan.
Melaksanakan upaya tersebut, beberapa program telah dilaksanakan, antara lain pembentukan Toko Penyeimbang, guna memantau pergerakan harga bahan pangan strategis di pasar-pasar daerah Kaltim. Selain itu, program Ulama Peduli Inflasi juga diluncurkan untuk memberikan edukasi tentang belanja dan berjualan secara bijak, terutama selama bulan Ramadan dan Idulfitri, melalui media dakwah kepada masyarakat luas.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 Wilayah Kalimantan dilaksanakan di Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/3/2024).
Acara ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan”.
Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, mengatakan, perlu kerja keras untuk mengawal inflasi pangan di tahun 2024, terutama selama periode hari besar keagamaan nasional, untuk memastikan tersedianya pasokan dan harga yang terjangkau.
Dalam pelaksanaan program GNPIP tahun ini, terdapat tujuh program dan 12 sub program yang dirancang dengan target yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus utamanya adalah pada komoditas seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi di masing-masing wilayah.
“Dengan implementasi berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Program GNPIP di tahun ini diperkuat melalui tujuh program dan 12 sub program, dengan target yang lebih tinggi dibanding tahun 2023,” paparnya.
Semua program GNPIP tahun 2024 merujuk pada strategi 4K pada peta jalan pengendalian inflasi TPIP-TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Sinergi GNPIP diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, dan mendukung ketahanan pangan nasional, dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional,” kata Doni.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan enam langkah kebijakan untuk meredam kenaikan harga pangan, khususnya beras.
Enam langkah tersebut meliputi menjaga jumlah stok cadangan beras pemerintah, percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penyaluran bantuan pangan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat, intensifikasi operasi pasar murah, pengalihan cadangan beras pemerintah ke komersil.
“Termasuk penerapan relaksasi harga eceran tertinggi beras premium hingga April 2024,” katanya.
Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memberikan dukungan penuh terhadap upaya membangun ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah. Provinsi Kaltim akan turut menopang kesinambungan pasokan dan mendorong efisiensi rantai pasok seiring dengan potensi peningkatan permintaan akibat pembangunan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
GNPIP Wilayah Kalimantan juga menginisiasi perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang bersifat intra provinsi, antar provinsi, dan antar wilayah. Program unggulan lainnya meliputi operasi pasar/pasar murah, penyaluran bantuan alat distribusi hasil pertanian dan digital farming, serta komitmen pembiayaan berbunga rendah untuk kelompok masyarakat/pelaku usaha sektor pangan.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan talk show, yang menghadirkan narasumber dari lintas kementerian dan lembaga untuk membahas strategi penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok, strategi peningkatan produksi pangan, serta optimalisasi BUMD Pangan dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah. (End/Par)
