Basuki Hadimuljono Lantik Pejabat Otorita IKN

Basuki Hadimuljono Lantik Pejabat Otorita IKN. (Ft: Istimewa)

UpdateIKN.com, Samarinda –   Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, melantik sejumlah pejabat baru dalam lingkungan Otorita IKN, Rabu (19/3/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat organisasi, guna mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Kantor Otorita IKN, Nusantara, ini mencakup berbagai jabatan penting. Salah satu posisi utama yang dikukuhkan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kini diemban oleh Nur Zamroni sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, sebanyak 25 pejabat perbendaharaan serta 21 pejabat fungsional dan pelaksana juga resmi dilantik.

Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya peran para pejabat yang baru dilantik dalam mewujudkan visi besar pembangunan Nusantara.

“Saya sangat berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanat ini dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Kita semua memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Semoga setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi positif bagi Nusantara,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur organisasi Otorita IKN, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota baru. Dengan kepemimpinan yang lebih solid, diharapkan percepatan pembangunan IKN dapat berjalan lebih efisien dan sesuai target.

Sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat yang baru, Nur Zamroni diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan SDM yang lebih efektif serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Hal ini menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan proyek pembangunan IKN yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik. (**/Par)

Iklan