UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengamati bahwa banyaknya parkiran yang beroperasi di luar kendali dan koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berpotensi memunculkan praktik parkir liar dan keuntungan pribadi bagi para penjaga parkir yang tidak terdaftar.
Anhar menilai, situasi tersebut sebenarnya dapat diubah menjadi aktivitas yang saling menguntungkan jika dikelola dengan baik. Menurutnya, penting bagi Pemkot Samarinda untuk menjadi lebih responsif dan memastikan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan parkir.
“Seharusnya pemerintah bisa lebih respect dan jeli terhadap aktivitas parkir yang tidak terkendali. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang teratur jika dikelola dengan baik, meskipun memang agak rumit,” ujar Anhar, Rabu (20/3/2024).
Anhar menegaskan, bahwa tidak ada yang disebut parkir liar, karena setiap tempat parkir sebenarnya sudah ada yang mengelolanya. Namun, pendapatan dari parkir tersebut mungkin tidak masuk ke kas Pemkot Samarinda.
“Parkir liar mungkin tidak ada dalam arti sebenarnya, namun ada dalam konteks tidak adanya koordinasi resmi dengan pemerintah. Namun, untuk menghilangkannya sepenuhnya mungkin tidaklah mudah,” katanya.
Lebih lanjut, Anhar menyatakan, bahwa keberadaan penjaga parkir yang tidak terdaftar seharusnya tidak dibiarkan terus menerus. Perlu ada solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, dan hal ini harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Samarinda.
“Pemerintah perlu mencari solusi yang adil dan efektif, sehingga praktik parkir liar dapat diminimalkan. Kehadiran penjaga parkir yang tidak terdaftar seharusnya tidak dibiarkan, karena hal ini bisa menjadi situasi yang merugikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/RN/Par)