Absennya Pejabat Penting di Rapat Paripurna DPRD Kaltim Picu Protes Legislator
UpdateIKN.com, Samarinda – Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang seharusnya menjadi ajang serius pembahasan Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, berubah menjadi ajang kritik keras dari para legislator. Ketidakhadiran pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memicu protes.
Interupsi tegas dilayangkan oleh Makmur HAPK, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, yang menyayangkan absennya sejumlah pejabat kunci seperti Sekretaris Daerah dan para asisten. Pasalnya, dalam rapat ini hanya dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur.
“Saya tidak menyepelekan staf ahli, tapi untuk agenda penting seperti ini, mestinya gubernur, wagub, sekretaris atau asisten hadir. Ini bukan rapat teknis, ini menyangkut pertanggungjawaban APBD 2024, masa hanya diwakilkan staf?” ujar Makmur.
Makmur juga menyinggung soal penurunan etika protokoler saat menyambut pejabat yang datang.
“Kita seolah terbiasa berdiri menyambut setiap pejabat provinsi, padahal yang secara aturan harus dihormati seperti itu hanyalah Presiden dan Wakil Presiden. Jangan sampai protokol dikaburkan, ini soal tata pemerintahan,” katanya.
Agenda Paripurna DPRD Kaltim yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah bagian penting dari proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Ketidakhadiran pejabat utama tidak hanya dianggap sebagai pengabaian etika pemerintahan, tetapi juga sebagai indikasi lemahnya koordinasi pembangunan di Kaltim.
Abdul Giaz, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN-NasDem, yang mengkritik kehadiran perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat minim.
“Dari 45 OPD di lingkup Pemprov Kaltim, yang hadir bisa dihitung jari, hanya dua. Rapat paripurna ini bukan acara seremonial biasa. Ini momen sakral dan strategis, masa hanya segelintir yang hadir?” katanya.
Giaz menegaskan bahwa pembangunan di Kaltim tidak akan berjalan maksimal jika komunikasi eksekutif-legislatif melemah.
“Kita tidak bicara simbolik, tapi ini soal komitmen. Kalau pimpinan OPD saja enggan hadir, bagaimana kita mau membangun Kaltim dengan semangat kebersamaan?” tutupnya. (Putri/ADV)
