UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan, di Kaltim hingga saat ini masih banyaknya ditemukan gedung-gedung sekolah SMA/SMK yang kondisinya rusak, namun jauh dari perhatian pemerintah. Mirisnya lagi, di beberapa wilayah masih ada yang belum memiliki gedung sekolah SMA/SMK negeri.
“Seperti SMA yang ada di Sandaran (Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, red) kondisinya disekat, kemudian ada sekolah yang belajar di balai desa. Selain itu, di Kecamatan Segah, tidak ada SMA, sehingga ketika penerimaan siswa baru, dia harus ke Tanjung Redeb,” ungkapnya.
Dikatakannya, tidak adanya gedung sekolah SMA/SMK Negeri di Kecamatan Segah, menjadi kendala untuk dapat menyekolahkan anaknya. Akibatnya terpaksa mereka menyekolahkan anak-anaknya ke luar wilayah sekitar tempat tinggalnya. Kondisi itu, kata dia, semakin menyulitkan masyarakat dengan adanya sistem PPDB saat ini.
“Masyarakat harus bolak balik. Sampai di kecamatan yang ada SMA mereka ditolak, sistem PPDB. Kita mau apakan anak didik kita ini? Sudah prasarana terbatas, mau sekolah di SMA negeri tidak bisa, karena sistem zonasinya, akhirnya masuk sekolah swasta,” keluh Politisi dari Partai PKB ini.
Persoalan beasiswa yang diprogramkan oleh Pemprov Kaltim juga dinilainya tak merata. Faktanya, banyak anak-anak masyarakat yang tinggal di daerah pelosok tak mendapat bantuan program tersebut, lantaran tak adanya akses internet dan minimnya informasi yang sampai ke mereka.
“Beasiswa mereka juga tidak terperhatikan dengan baik. Penerimaan beasiswa juga harus proporsional. Banyak anak-anak kita yang tinggal di daerah pelosok tak mendapatkan beasiswa. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
“Jika dibanding dengan belanja dinas yang sangat besar, yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga kita lihat proporsi penerimaan beasiswa juga menjadi tidak profesional,” tandasnya. (Putri/MJ/Adv/DPRD Kaltim)
