UpdateIKN.com, Samarinda – Ratusan desa yang tersebar di kabupaten/kota Kaltim hingga kini masih belum dapat menikmati fasilitas penerangan listrik dari PLN.
Anggota DPRD Kaltim, Jahidin Siruntu mengungkap, desa terbanyak yang belum mendapatkan listrik tersebut mayoritas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
Dirinya mengaku heran dengan banyaknya desa-desa yang belum memiliki listrik PLN. Pasalnya, kata dia, Kaltim adalah provinsi kaya akan sumber daya alam.
Sementara, lanjutnya, beberapa daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, masyarakatnya sudah hampir merata menikmati listrik PLN.
“Seperti di Kabupaten Berau dan termasuk Kutim (Kutai Timur, red), Kukar (Kutai Kartanegara, red). Kalau kita di Samarinda dan kota besar lainnya sudah menikmati listrik. Ini sangat menyedihkan,” katanya.
Anggota DPRD Kaltim yang juga duduk di Komisi I ini mencontohkan salah satu desa di kabupaten terbanyak yang belum teraliri listrik, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dikatakannya, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten terbesar yang ada di Provinsi Kaltim. Bahkan daerah itu menjadi daerah terkaya tingkat dua se Asia. Banyak hasil sumber daya alam berupa batu bara yang adalah menjadi bahan baku listrik dikeruk. Mirisnya, justru ditemukan banyak desa yang belum mendapatkan kemudahan listrik.
“Ini ironis sebenarnya. Dimana Kabupaten Kukar itu selaku kabupaten tingkat dua terkaya se-Asia, nyatanya dan realitanya masih ada ratusan desa yang tidak dialiri listrik. Sedangkan, bahan baku untuk listrik dari sana itu dikirim ke Makassar, ke Jawa, termasuk batu bara yang digunakan untuk listrik. Sementara kita yang punya lumbung, malah masih ada desa kita yang belum teraliri,” katanya.
Sehingga, kata Jahidin Siruntu, adalah hal yang wajar kita masyarakat di Kabupaten Kukar ataupun daerah penghasil batu bara lainnya mengalami kecemburuan sosial, lantaran tidak mendapatkan hak kebutuhan listrik.
“Ini menjadi suatu kecemburuan sosial bagi rakyat Kaltim, khususnya desa yang menjadi sumber bahan baku kekayaan alamnya yang dikuras ke luar daerah, sementara masyarakatnya banyak menderita karena tidak menikmati aliran listrik,” katanya.
“Jadi bentuk protes masyarakat ini kita tidak juga menyalahkan, wajar mereka cemburu dan protes pada pemerintah,” tandasnya. (Putri/Par/Adv/DPRD Kaltim)
