UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mempertanyakan pengelolaan Pelabuhan non peti kemas Kariangau, Balikpapan yang tidak tergarap dengan baik.
Padahal, kata dia, pelabuhan non peti kemas Kariangau, Balikpapan memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), jika dikelola dengan baik.
Dikatakannya, saat ini pengelolaan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan hanya jalan pada sektor peti kemasnnya saja.
“Pengelolaan Pelabuhan Karingau yang dikelola KKP ini dari 72,5 hektar, yang sudah jalan adalah peti kemas dan itu sudah efektif. Sedangkan yang belum tergarap dengan baik adalah non peti kemas,” ujarnya.
“Padahal, ini yang notabenenya merupakan potensi yang luar biasa untuk mendapatkan PAD,” lanjut Sapto.
Dia menyebut, Gubernur Kaltim, Isran Noor pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pelindo, terkait dengan pelaksaan pengelolaan Pelabuhan Kariangau sektor non peti kemas. Namun, setelah Gubernur Isran Noor purna tugas, dirinya tak lagi mendapatkan informasi lanjutan mengenai penyelesaian masalah tersebut.
“Yang jelas, sepengetahuan saya sudah ada surat Gubernur Isran, tapi belum ada tanggapan dari Pelindo,” katanya.
Untuk itu, dia meminta kepada Pj Gubernur Kaltim untuk segera dapat menindaklanjuti surat tersebut.
“Mohon segera ditindaklanjuti, bahwa seolah-olah apa yang mereka lakukan kegiatan di tahun 1990 itu atau 2000 sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 72,5 hektar itu. Padahal ini bukan,” ujarnya.
“Mohon dievaluasi, diminta klarifikasi Perusda terkait untuk percepatan dalam rangka Perusda menjadi PT untuk menangani proses masalah kepelabuhan,” pungkasnya. (Putri/MJ/Adv/DPRD Kaltim)
